Regional

ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC)

Pada tahun 2015 Pemimpin APEC telah mengadopsi dokumen APEC Services Cooperation Framework (ASCF), yang bertujuan untuk memberikan arahan strategis dan mendorong koherensi kerja APEC di bidang jasa. Sebagai tindak lanjutnya, Ekonomi APEC diminta “to develop a strategic and long-term APEC Services Competitiveness Roadmap” (ASCR) pada tahun 2016. Telah disepakati bahwa proses ini akan diawali dengan diskusi mengenai elemen-elemen Roadmap, dilanjutkan dengan pembahasan aksi dan “mutually agreed targets” tahun 2025. Roadmap merupakan living document yang fokus pada pengembangan daya saing sektor jasa (services competitiveness) dan penyediaan kebutuhan capacity building yang diperlukan bagi ekonomi APEC, elemen lain yang menjadi target roadmap adalah inclusive growth, development, produktivitas dan inovasi, employment dan peningkatan nilai tambah sektor jasa.

ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Liberalisasi jasa bertujuan untuk menghilangkan hambatan penyediaan jasa diantara negara-negara ASEAN dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Latar belakang pembentukan AFAS adalah melengkapi pendirian AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan memperkuat sektor jasa ASEAN dalam pasar dunia. AFAS merupakan persetujuan di antara negara-negara ASEAN di bidang jasa yang bertujuan untuk :

1.         meningkatkan kerjasama diantara negara anggota dibidang jasa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi dan pasokan serta distribusi jasa dari para pemasok jasa masing-masing negara anggota baik di dalam ASEAN maupun di luar ASEAN.

2.         menghapuskan secara signifikan hambatan-hambatan perdagangan jasa diantara negara anggota; dan

3.         meliberalisasikan perdagangan jasa dengan memperdalam tingkat dan cakupan liberalisasi melebihi jasa dalam GATS dalam mewujudkan perdagangan bebas dibidang jasa.

Prinsip-prinsip AFAS

Dalam perundingan liberalisasi bidang jasa, AFAS menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana yang diterapkan dalam WTO. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a.    Most Favoured Nation (MFN) treatment- kemudahan yang diberikan kepada suatu negara berlaku juga untuk semua negara lain;

b.    Non Discrimination -pemberlakuan hambatan perdagangan diterapkan untuk semua negara tanpa pengecualian.

c.    Transparency-setiap negara anggota wajib mempublikasikan semua peraturan, perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan semua keputusan/ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah.

d.    Progressive Liberalization yaitu liberalisasi secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi setiap negara anggota.

Komitmen Bidang Jasa AFAS

Dalam pemberian komitmen di AFAS, negara-negara ASEAN diharuskan untuk memberikan tingkat komitmen yang lebih baik untuk sesama anggota ASEAN dibandingkan dengan komitmennya dalam GATS-WTO, serta aturan yang dikembangkan dalam AFAS cakupan liberalisasi jasanya melampaui hal-hal yang telah diatur dan dilaksanakan di bawah skema GATS. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa AFAS dikenal juga dengan istilah GATS Plus. Proses liberalisasi bidang jasa dilaksanakan secara bertahap dan hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan tingkat pembangunan ekonomi negara anggota ASEAN. Untuk itu diterapkan prinsip fleksibilitas yang disepakati oleh semua negara ASEAN (pre-agreed flexibility) dan penerapan formulasi ASEAN minus X. Disamping itu, untuk memberikan kepastian liberalisasi, negara anggota tidak diperkenankan untuk menarik kembali komitmen yang telah disepakatinya. Sedangkan yang dapat menjadi kekuatan suatu negara dalam menjaga pasar perdagangan jasa dalam negerinya adalah setiap negara anggota ASEAN tetap memiliki hak pengaturan internal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan AFAS.

AFAS akan diselesaikan melalui pemenuhan 10 paket komitmen bidang jasa. ASEAN telah menyelesaikan 9 paket komitmen bidang jasa, dan akan menyelesaikan komitmen paket terakhir yaitu AFAS Paket 10 di tahun 2017. Adapun dalam pemenuhan komitmennya, ASEAN telah menetapkan target ambang batas (threshold) yang mengacu kepada Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, dimana jumlah subsektor jasa yang akan dikomitmenkan seluruh negara anggota sebanyak 128 subsektor jasa dengan full commitment di Mode 1, 2 adalah none dan batasan kepemilikan modal asing sebesar 70% di Mode 3.

Indonesia hingga AFAS Paket 9 telah memberikan komitmen sebanyak 99 subsektor jasa dimana sebanyak 55 subsektor telah memenuhi threshold kepemilikan modal asing sebesar 70%, sementara 44 subsektor lainnya masih dibawah 70% dikarenakan adanya pembatasan dalam peraturan domestik.

Hingga saat ini 5 (lima) negara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand telah menyelesaikan AFAS Paket 10. Adapun 5 (lima) negara lainnya, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam masih dalam proses penyelesaian pemenuhan AFAS Paket 10.

Penandatanganan Protocol to Implement the 10^th AFAS Package beserta final offers SoC (Schedule of Commitments) 10^th AFAS Package direncanakan pada Pertemuan AEM ke-50 pada bulan Agustus 2018.

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)

Perundingan jasa  di ACFTA ialah perundingan regional yang tidak terlalu ambisius dibandingkan dengan perundingan FTA regional lainnya karena Indonesia hanya mengkomitmenkan 33 sub-sektor saja dibandingkan dengan AANZFTA (88 sub-sektor); AFAS ( 128 sub-sektor); RCEP (100 sub-sektor), dll. Perundingan ACFTA sudah mencapai tahap perundingan Paket Ketiga (Oktober 2015) dimana Indonesia telah selesai memberikan request dan offer-nya kepada China,  untuk selanjutnya  memasuki dan sampai saat ini Indonesia masih dalam proses ratifikasi (keputusan ada di DPR apakah ratifikasi ini hanya perlu Perpres atau UU).

Pada teks perundingan, perjanjian ini tidak memiliki provisi yang bersifat unik yang hanya bisa ditemukan pada perjanjian ini saja. Hal ini terbilang konsisten dengan karakter ambisi rendah sebagaimana ditunjukkan oleh komitmen akses pasarnya. Selain itu pada perjanjian ACFTA ini tidak ada satupun annex khusus mengenai sektor-sektor tertentu yang diusulkan oleh ASEAN dan China.

ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)

Perjanjian Perdagangan Jasa pada kerangka kerja sama AKFTA bisa dikatakan sebagai perjanjian perdagangan jasa yang masih berada pada ‘zona nyaman’ untuk konteks teks perjanjian perdagangan jasa Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam isu akses pasar masih menggunakan pendekatan positive list dan provisi yang bersifat unik ataupun memiliki implikasi yang cukup dalam pada akses pasar jasa. Selain itu, pada perjanjian ini terdapat annex khusus yang mengatur mengenai subsektor jasa keuangan.

Untuk konteks akses pasar, ambisi liberalisasi AKFTA terbilang lebih tinggi ketimbang ACFTA di mana Indonesia mengkomitmenkan 72 subsektor dengan sebagian besar komitmen akses pasar di mode 3 memiliki batasan maksimum 49%.

ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA)

Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and the Republic of India (Perjanjian Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Pihak ASEAN dan Republik India) yang ditandatangani oleh Para Pemimpin Negara anggota ASEAN dan India pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN India ke-2 tanggal 8 Oktober 2003 di Bali, Indonesia, merupakan perjanjian induk kerjasama perdagangan antara ASEAN dan India yang cakupannya masih hanya perdagangan barang.

Selanjutnya, ASEAN dan India sepakat untuk menyusun Agreement on Trade in Services under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and The Republic of India (Perjanjian Mengenai Perdagangan Jasa Dalam Perjanjian Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara ASEAN dan Republik India), dan Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi Negara anggota ASEAN dan India pada KTT ASEAN pada tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw.

Dalam Perjanjian tersebut, ASEAN dan India sepakat untuk menghapus secara substansial seluruh hambatan perdagangan jasa dan memperdalam serta memperluas ruang lingkup perdagangan jasa kedua pihak melebihi ruang lingkup yang diberikan masing-masing pihak dalam Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam hal ini, komitmen Indonesia sebanyak 62 subsektor jasa dengan FEP 35%-51% yang meliputi 8 sektor yaitu Business Services; Communication Services; Construction and Related Engineering Services; Financial Services (non banking services); Education Services; Tourism and Travel Related Services (khusus untuk jasa pariwisata hotel bintang 3, 4 dan 5, FEP 100%); Transport Services (maritime services); dan Energy Services. Sementara komitmen India sebanyak 44 sub sektor jasa, dengan FEP 49% yang mencakup 7 sektor yaitu Business Services; Communication Services; Construction Services; Financial Services (banking and non banking services); Health Related and Social Services (hospital services); Tourism and Travel Related Services; and Transport Services (maritime services).

Perjanjian ini juga memiliki lampiran yang merupakan bagian integral dari Perjanjian yaitu (i) Jadwal Komitmen Khusus (Schedule of Specific Commitments/SOC), dan (ii) Lampiran Pergerakan Orang Perseorangan (Annex on Movement of Natural Person/MNP)

Tujuan pengesahan Perjanjian Perdagangan Jasa antara lain:

•          Menciptakan landasan hukum bagi pemberlakuan Perjanjian Perdagangan Jasa Dalam Perjanjian Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh ASEAN dan Republik India;

•          Memberikan peluang akses pasar perdagangan dan investasi Indonesia ke ASEAN dan India di bidang jasa yang lebih luas bagi penyedia jasa dalam negeri melalui pembentukan iklim perdagangan dan investasi yang kondusif, transparan, dan fasilitatif;

•          Memberikan peluang kepada penyedia jasa dalam negeri untuk melakukan kerja sama dengan penyedia jasa dari negara-negara anggota ASEAN dan India, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta diversifikasi pasokan dan distribusi jasa

ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)

Perjanjian AANZFTA ditandatangani tanggal 27 Februari 2009 di Cha-Am, Thailand dan telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden No.26 Tahun 2011, tertanggal 6 Mei 2011, Lembaran Negara No.55. Perjanjian bidang Jasa tertuang pada Chapter Trade in Services, dengan pengaturan spesifik sektor jasa yang tertuang pada Annex on Financial Services dan Annex onTelecommunication Services, serta terdapat pengaturan mengenai movement of natural person yang tertuang pada Chapter on Movement of Natural Person.

Sejak tahun 2012, AANZFTA masuk masa review perjanjian, termasuk review komitmen Chapter Trade in Services, dimana agenda review perdagangan jasa akan meliputi: review komitmen spesifik perdagangan jasa, review article Emergency Safeguard Measure dan article Most-favoured nation (sebagaimana dimandatkan pada artikel committee on trade in services, chapter TIS).

Selain isu review perundingan, pada agenda economic cooperation, ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) telah dibahas sejak tahun 2012 dan berhasil di-endorse oleh para Menteri bidang Ekonomi ASEAN, Menteri Pendidikan dan Menteri bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2014-2015. Saat ini AQRF memasuki fase ke-4 project yang terfokus pada proses "referencing" National Qualification Framework (NQF) atau sistem kualifikasi yang dimiliki negara anggota ASEAN terhadap AQRF.

ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA)

Perundingan ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA) dimulai pada tanggal 10-11 Juli 2014 di Hong Kong. Pertemuan ASEAN-Hong Kong Working Group in Services (AHKWGS) pertama diselenggarakan di Bangkok tanggal 24 November 2014. Saat ini AHKWGS sudah memasuki putaran ke-6 tanggal 29 Mei - 2 Juni 2016 di Hong Kong, China.

Secara keseluruhan offer Indonesia mencakup 4 sektor jasa, yaitu construction services, financial services, tourism services, dan energy services, dengan total 23 sub-sektor jasa (merujuk kepada offer paket ke-2 ACFTA) dengan level liberalisasi 49%, kecuali jasa konstruksi 55%. Offer Hong Kong mencakup seluruh sektor jasa, kecuali jasa pendidikan dengan total sejumlah 100 sub-sektor, melebihi offer Doha WTO dengan level liberalisasi umumnya 49%. Mode 1 dan 4 sebagian besar masih unbound terutama di sektor jasa keuangan.

Pertemuan ke-6 telah menyepakati sebagian besar artikel dalam draft text chapter on trade in services yang sesuai dengan Perjanjian GATS. Adapun artikel yang paling prinsip dan belum disepakati antara lain tentang definisi natural person khususnya mengenai Permanent Residence (PR), artikel Most-Favoured Nation (MFN), dan artikel Progressive Liberalisatio.

Dalam rangka operasionalisasi Recognition, perlu disusun suatu Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk beberapa sektor. MRA ini bertujuan untuk menyamakan standar kualifikasi tenaga profesional. Pengakuan kualifikasi ini akan menghasilkan kemudahan akses ke masing-masing negara pada sektor tersebut. Kemudahan akses tersebut tidak hanya digunakan untuk memasuki pasar Hong Kong, namun nantinya juga  dapat dimanfaatkan untuk memasuki pasar global.

Dalam hal kerja sama untuk implementasi artikel Cooperation, pihak Hong Kong meminta agar AMS membuat work programme yang menjadi bagian dari perjanjian ini. Indonesia akan menyampaikan permintaan capacity building pada bidang di mana Hong Kong memiliki keahlian, antara lain: construction, maritime industry, dan logistic. Sektor-sektor tersebut sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Dalam hal market access, pihak Hong Kong telah membuka penuh akses pasar (moda 3) di beberapa sektor, antara lain: telecommunication; construction; environmental; financial; tourism and travel related services; recreational, cultural and sporting; transportation; spa services; professional services kecuali medical and dental, midwives, nurses, phsysiotherapists and para-medical personel; dan distribution Services, kecuali wholesale trade fisheries product. Sebaliknya, Indonesia menawarkan komitmen investasi sektor jasa (moda 3) pada Paket II ACFTA dengan FEP 49%, antara lain: construction, financial, tourism and travel related services dan energy.

Untuk akses pasar movement of natural person (moda 4) ke Hong Kong yang merupakan kepentingan Indonesia hanya terbuka untuk kategori Business Visitor (BV) dan Intra-Coorporate Transfree (ICT) khususnya hanya untuk senior manager dan specialist. Saat ini, keterbukaan ini belum dapat dimanfaatkan oleh Indonesia mengingat minimnya investasi jasa Indonesia di Hong Kong dan minimnya kapasitas ICT (Senior Manager dan Specialist). Indonesia telah meminta Hong Kong dalam schedule horizontalnya untuk membuka Contractual Services Supplier (CSS) bagi tenaga terampil/profesional Indonesia. Hong Kong masih mempertimbangkan hal tersebut.

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Proses perundingan perdagangan jasa dalam kerangka RCEP saat ini masih terus berjalan dan ditargetkan untuk selesai pada akhir tahun 2016 ini. Secara tekstual, perjanjian perdagangan jasa ini sampai saat ini dapat disebut sebagai perundingan perdagangan jasa yang paling komprehensif yang pernah diikuti Indonesia di mana terdapat cukup banyak provisi baru pada teks perjanjian seperti automatic MFN, Future Liberalisation, Transparency List serta kemungkinan adanya transisi sistem penjadwalan komitmen dari positive list menjadi negative list. Selain itu terdapat juga dua annex dan dua chapter yang cukup terkait dengan perdagangan jasa seperti annex on telecommunication services dan annex on financial services serta chapter on Electronic Commerce dan juga Chapter Movement of Natural Persons.

Untuk konteks akses pasar, Parties di RCEP diharapkan dapat memberikan komitmen untuk sekitar 100 subsektor pada saat perjanjian RCEP ditandatangani. Selain itu diharapkan juga parties dapat memberikan value adds commitment dari sebagian subsektor yang dikomitmenkan. Value adds tersebut antara lain komitmen untuk ratchet, pembuatan transparency list, serta pemberian automatic MFN. Mengingat kewajiban dari parties adalah untuk memilih 2 dari 3 value adds tersebut, Indonesia memilih ratchet dan membuat transparency list.