Multilateral

Perdagangan Jasa di WTO

Perjanjian perdagangan jasa pada WTO yang sampai saat ini masih berjalan pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan Putaran Perundingan Doha yang telah berjalan sejak tahun 2001. Perundingan ini menggunakan teks General Agreement of Trade in Services (GATS) sebagai basis utama perundingan ini. Selain itu, teks GATS itu sendiri pada perkembangannya menjadi template perundingan perdagangan jasa internasional yang khususnya yang diikuti oleh Indonesia.

GATS terdiri dari dua bagian, yaitu kerangka perjanjian yang mencakup rules dan national schedules of commitments di mana masing-masing Anggota memberikan tingkat akses yang disiapkan untuk menjamin penyedia jasa asing. GATS mencakup semua jasa dengan dua pengecualian. Pengecualian pertama adalah jasa-jasa yang disediakan dalam rangka penyelenggaraan negara dan yang kedua adalah pengecualian air traffic rights dan semua jasa yang terkait langsung dengan pelaksanaan air traffic rights dalam sektor jasa perhubungan udara.

GATS memiliki beberapa fleksibilitas yang menjamin Anggota untuk menentukan sendiri seberapa jauh kewajiban-kewajiban yang akan mereka jalani. Fleksibilitas ini tercermin dalam penyusunan schedule of commitments  dan juga dibolehkannya pemberian pengecualian terhadap prinsip MFN.

Komitmen Indonesia mencakup 6 (enam) sektor jasa yang terdiri dari 73 (tujuh puluh tiga) sub sektor, yaitu: jasa bisnis (13 sub sektor); jasa komunikasi (26 sub sektor); jasa konsturiksi dan teknik terkait (6 sub sektor); jasa keuangan (23 sub sektor); jasa wisata dan perjalanan (3 sub sektor); dan jasa transportasi (2 sub sektor). Tingkat kedalaman komitmen liberalisasi pada mode 3 adalah penjaminan FEP sebesar 49% secara horizontal dan 100% khusus untuk jasa perhotelan dan tourist resorts di wilayah timur Indonesia, Kalimantan, Bengkulu, Jambi, dan Sulawesi.

Dalam Putaran Perundingan Doha, Indonesia telah mengajukan peningkatan komitmen liberalisasi dengan memperluas cakupan sektor melalui penambahan di sektor jasa konstruksi (5 sub sektor); jasa pendidikan (3 sub sektor); jasa kesehatan (1 sub sektor); jasa rekreasi (1 sub sektor); jasa transportasi (1 sub sektor);  dan jasa energi (3 sub sektor). Selain itu, penjaminan FEP juga diperdalam menjadi 55% untuk sektor jasa konstruksi dan 51% untuk akuisisi bank lokal.