Tinjauan Ketentuan Perdagangan

Trade Policy Review Mechanism (TPRM)

Apa itu TPRM?

TPRM merupakan salah satu mekanisme di WTO guna menjamin transparansi peraturan dan kebijakan perdagangan negara-negara anggota WTO. Perlu digarisbawahi, transparansi merupakan salah satu prinsip utama WTO selain Most Favored Nation (MFN), National Treatment, General Prohibition of Quantitative Restrictions, dan Observance of Binding Levels.

Fungsi dari TPRM sendiri, seperti yang tercantum dalam Annex 3 Marrakesh Agreement adalah untuk memfasilitasi kelancaran fungsi sistem perdagangan multilateral dengan cara meningkatkan transparansi dari kebijakan-kebijakan perdagangan negara-negara anggota. TPRM kemudian menjadi satu-satunya forum WTO dimana segala aspek terkait kebijakan perdagangan suatu negara anggota didiskusikan oleh semua negara anggota lainnya.

Berbeda dengan mekanisme penyelesaian sengketa, TPRM tidak dimaksudkan untuk “mengevaluasi” kepatuhan setiap negara anggota terhadap peraturan-peraturan tertentu. Oleh karena itu, hal-hal yang dihasilkan melalui mekanisme ini tidak dapat dijadikan dasar dalam prosedur penyelesaian sengketa.

Siapa yang menjadi subjek dari TPRM dan kapan TPRM dilaksanakan?

Semua negara anggota WTO menjadi subjek dari review di bawah TPRM. Frekuensi dari review ini bergantung pada ukuran negara:

1. Empat negara anggota dengan bagian terbesar dalam perdagangan dunia (biggest traders) direview dua tahun sekali. Saat ini keempat negara tersebut adalah Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), Jepang dan Cina.
2. Enam belas negara anggota urutan berikutnya direview setiap 4 (empat) tahun sekali.
3. Negara-negara lainnya direview setiap 6 (enam) tahun, dengan kemungkinan periode yang lebih panjang bagi negara kurang berkembang (least developed countries/LDCs).
4. Namun, berdasarkan Amandemen terhadap Annex 3 Marrakesh Agreement (Amandemen TPRM) pada tanggal 26 Juli 2017, siklus review ini diubah menjadi 3 (tiga), 5 (lima) dan 7 (tujuh) tahun sekali bagi masing-masing kelompok negara di atas, terhitung sejak 1 Januari 2019.

Bagaimana TPRM dilaksanakan?

Review dilaksanakan oleh Trade Policy Review Body (TPRB) yang pada dasarnya adalah General Council WTO yang beroperasi berdasarkan peraturan dan prosedur khusus. Untuk setiap review dipersiapkan 2 (dua) dokumen: sebuah pernyataan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah negara anggota yang sedang direview dan sebuah laporan terperinci yang ditulis secara independen oleh Sekretariat WTO (Trade Policy Review Division).

Review TPRM terdiri dari beberapa langkah yang waktu pelaksanaannya disepakati oleh Sekretariat WTO dan anggota yang sedang direview. Umumnya urutan pelaksanaan review adalah sebagai berikut:

1. Penetapan tanggal Sidang TPRB.
2. Pengumpulan informasi (Tim Sekretariat dapat berkunjung dalam rangka mengumpulkan informasi yang dibutuhkan).
3. Persiapan dari Laporan Sekretariat.
4. Kunjungan ke negara anggota yang direview oleh Tim Sekretariat WTO untuk diskusi terkait konsep Laporan Sekretariat dengan otoritas-otoritas terkait di negara anggota yang direview.
5. Finalisasi laporan-laporan dan sirkulasi laporan-laporan tersebut kepada negara anggota lainnya untuk diberikan tanggapan.
6. Sidang TPRB membahas review yang sudah dilaksanakan, dibagi menjadi dua sesi:
• Sesi Pertama dibuka dengan pembukaan oleh Ketua Sidang, dilanjutkan dengan pernyataan oleh negara yang direview. Setelah itu discussant* memberikan komentar dan pertanyaan yang diikuti dengan pernyataan dan pertanyaan dari negara-negara anggota lainnya.
• Sesi Kedua negara yang direview memberikan jawaban yang dapat dikomentari oleh discussant dan negara-negara lainnya. Setelah itu sesi ditutup dengan kesimpulan dari Ketua Sidang. 
7. Publikasi dari dokumen-dokumen hasil review.

TPRM Indonesia

TPR Indonesia sejauh ini sudah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali. Sesuai dengan siklus review 6 (enam) tahunan, TPR Indonesia yang berikutnya seharusnya dilaksanakan pada tahun 2019. Namun, sesuai dengan Amandemen TPRM yang mengubah siklus review dari 6 (enam) tahun menjadi 7 (tujuh) tahun, maka melalui surat Dirjen PPI kepada PTRI Jenewa nomor 11/PPI/SD/01/2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal Pertimbangan atas Usulan Waktu Pelaksanaan TPR Indonesia disampaikan usulan agar TPR Indonesia yang ke-7 dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan siklus review yang baru dengan mempertimbangkan tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wapres RI yang akan memungkinkan terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah RI.