Isu Electronic Commerce (E-Commerce) di WTO

Perundingan isu e-commerce di WTO dimulai dengan adanya pertemuan informal e-commerce pada tanggal 5 Oktober 2017 di Jenewa. Dalam pertemuan tersebut, ketua General Council WTO mendorong seluruh anggota untuk dapat lebih flexible dalam pembahasan isu e-commerce dan mempertimbangkan 3 elemen khusus terkait dengan moratorium pengenaan bea masuk untuk produk yang ditransmisikan secara elektronik, Work Programme on trade‐related aspects of E-Commerce dan pembentukan suatu kelompok kerja dengan mandat khusus.

Pada Konferensi Tingkat Menteri WTO di Jenewa pada tahun 1998, diputuskan diberlakukannya moratorium pengenaan bea masuk untuk barang yang ditransmisikan secara elektronik. Dalam pertemuan KTM WTO XI di Buenos Aires pada tahun 2017 lalu, Para Menteri sepakat untuk melanjutkan pembahasan Work Programme on E-Commerce sesuai mandat yang telah ada dan memperpanjang moratorium pengenaan bea masuk atas transmisi elektronik sampai dengan KTM berikutnya (WT/MIN(17)/65).

Pada tahun 2019, pembahasan isu e-commerce di WTO digulirkan kembali melalui pendekatan plurilateral dalam bentuk Joint Statement on Electronic Commerce Initiatives (JSI) yang bertujuan untuk membahas langkah-langkah prosedural terkait upaya memulai negosiasi untuk merumuskan perjanjian di bidang e-commerce. Para proponen JSI saat ini telah mencapai sekitar 81 negara anggota dan telah mewakili lebih dari 90 persen perdagangan dunia.

Mengingat pentingnya keterlibatan Indonesia dalam pembahasan isu e-commerce dan proses rules making di JSI WTO, pada pertemuan 19-22 November 2019, Indonesia telah menyatakan bergabung dalam JSI on e-commerce. Indonesia juga telah menyampaikan proposal mengenai isu moratorium pengenaan bea masuk untuk produk yang ditransmisikan secara elektronik. Pada pertemuan JSI selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan pada  bulan Februari-Mei 2020, pembahasan dalam JSI akan difokuskan pada perumusan  consolidated single text berdasarkan hasil pertemuan JSI sepanjang tahun 2019.