ASEAN - Jepang

PENDAHULUAN

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) adalah kerja sama untuk memperkuat integrasi ekonomi antara ASEAN dan Jepang, termasuk didalamnya membentuk kawasan perdagangan bebas, meningkatkan daya saing ASEAN dan Jepang di pasar dunia, serta meliberalisasikan dan memfasilitasi perdagangan barang, jasa, dan investasi.

LANDASAN HUKUM

Perjanjian ini diawali dengan Joint Declaration of the Leaders of the Comprehensive Economic Partnership between ASEAN and Japan (Phnom Penh, 5 November 2002), dan Framework for Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Japan (Bali, 8 Oktober 2003).

Perjanjian AJCEP mulai dinegosiasikan pada April 2005 dan ditandatangani pada April 2008 secara ad-referendum (tidak dilakukan secara bersamaa oleh para pihak), dan Enter into Forced (EIF) pada Desember 2008.

Indonesia menandatangani Perjanjian AJCEP tanggal 31 Maret 2008 di Jakarta, dan telah diratifikasi melalui PERPRES No. 50/2009 (Lembaran Negara No. 174 tanggal 19 November 2009).

Indonesia telah mengimplementasikan AJCEP Trade in Goods Agreement melalui penerbitan PMK Nomor 18/PMK.010/2018 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka AJCEP yang berlaku sejak tanggal 1 Maret 2018.         

PELUANG

• Mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan tarif preferensi untuk mengurangi biaya produksi, sehingga bisa bersaing dengan negara lain.
• Mendorong Pemerintah memperbaiki dan menyediakan lingkungan usaha (fisik dan non fisik) bagi dunia usaha dan pelaku usaha melakukan upaya efisiensi usaha. 
• Mendorong disiplin/harmonisasi kebijakan non tarif lintas Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka mengurangi komplain dari negara lain.
• Mendorong Pemerintah dalam membuat paket Deregulasi kebijakan ekspor/impor yang lebih mampu memfasilitasi perdagangan.
• Mendorong Pemerintah dan pelaku usaha bekerjasama untuk menerobos pasar ekspor.

MANFAAT

• Peningkatan kinerja perdagangan barang dan jasa.
• Peningkatan jaringan produksi regional dan turut serta Dalam Global Value Chain (GVC).
• Kemudahan dan jaminan persaingan usaha di kawasan ASEAN yang kompetitif.
• Peningkatan arus investasi (FDI).
• Pengembangan dan Fasilitasi UMKM.
• Peningkatan pemanfaatan E-Commerce.
• Peningkatan konektivitas (infrastruktur fisik dan non fisik).