UNEP

United Nations Environment Programme (UNEP)

Pendahuluan

United Nations Environment Programme (UNEP) yang didirikan pada tahun 1972 merupakan organisasi utama PBB di bidang lingkungan hidup, yang pada dasarnya melakukan pemantauan dan penelitian secara ilmiah pada tingkat global dan regional serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. UNEP juga melakukan kemitraan dan dukungan kapasitas pada tingkat nasional dengan tujuan untuk mengangkat isu lingkungan dalam pembangunan. UNEP bertindak sebagai katalis, advocate, pendidik, dan fasilitator untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang peduli dengan kondisi lingkungan global. UNEP berupaya mengatasi kecenderungan kondisi lingkungan global, regional dan nasional yang memburuk; membangun instrumen lingkungan nasional dan internasional sadar lingkungan, serta memperkuat kelembagaan dalam menerapkan manajemen lingkungan.

Misi yang diemban UNEP adalah untuk menyediakan program bimbingan dan mendorong kerja sama berorientasi lingkungan dengan menginspirasi, menampilkan, dan menciptakan suatu bangsa dan masyarakat sadar lingkungan, guna meningkatkan kualitas kehidupan manusia, tanpa mengabaikan keberlangsungan masa depan generasi penerus. Mandat yang diberikan kepada UNEP adalah untuk membimbing penguasa dalam mengelola lingkungan global dan menyusun agenda lingkungan global, serta menciptakan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang koheren dengan sistem PBB. Oleh karena itu, UNEP berfungsi sebagai authoritative advocate bagi lingkungan global.

Perundingan di UNEP bertujuan memperkuat governance global di bidang lingkungan. Agenda UNEP juga membahas prinsip-prinsip bagi pengembangan arsitektur kelembagaan UNEP maupun substansi lingkungan seperti sustainable consumption and production (SCP), kimia dan pengelolaan limbah, wildlife trade, perubahan iklim, dan Sustainable Development Goal (SDG).

Partisipasi Kementerian Perdagangan di UNEP difokuskan pada kelapa sawit dan keterkaitan isu perdagangan dengan lingkungan. Indonesia telah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam negeri dan UNEP berserta organisasi afiliasinya dalam rangka memastikan kesinambungan pembahasan kelapa sawit di UNEP. Tujuannya agar terdapat cara pandang yang obyektif berdasarkan dimensi lingkungan dan pembangunan, bukan politik atau persaingan dagang. Indonesia akan terus memperkuat diplomasi bagi perdagangan dan keberterimaan sawit dengan secara paralel mengedepankan pengembangan sustainable palm oil di dalam negeri.

 -000-