UNCTAD

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD)

Pendahuluan

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dibentuk  tahun 1964 untuk mendorong semangat negara berkembang (G-77) memunculkan gagasan New International Economic Order (NIEO) tahun 1970-an dan 1980-an yang menuntut alternatif terhadap sistem yang didominasi GATT dan Bretton Woods serta mendorong perbaikan terms of trade, bantuan pembangunan dan penurunan tarif di negara maju.

Formulasi singkat tujuan UNCTAD menurut Sekretariat: "to maximize the trade, investment and development opportunities of developing countries and assist them in their efforts to integrate into the world economy on an equitable basis."

Mandat pembentukan UNCTAD terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu (a) consensus building, dengan memberikan platform kerja sama antar pemerintah untuk mendiskusikan isu-isu ekonomi, (b) policy-oriented analysis, yakni mengidentifikasi isu-isu kunci yang menjadi penggerak pembanngunan dan merumuskannya dalam bentuk publikasi, kajian dan rekomendasi kebijakan, dan (c) technical cooperation, dengan cara membantu negara berkembang untuk meningkatkan kinerja perdagangan dan pembangunannya.

Arah kebijakan UNCTAD dirancang dan disepakati bersama oleh anggota PBB melalui Komite-Komite dan Trade and Development Board (TDB) dan dikukuhkan pada UNCTAD Ministerial Conference setiap 4 tahun. Sekretaris Jenderal UNCTAD, yang dipilih setiap 4 tahun, memimpin pengelolaan tugas harian UNCTAD.

KTM UNCTAD14 tahun 2016 menghasilkan 2 (dua) outcome document, yaitu Consensus Outcome document dan deklarasi politik yang masing-masing disebut Nairobi Maafikiano dan Nairobi Azimio. Nairobi Maafikiano merupakan dokumen yang memuat visi, peran dan mandat UNCTAD untuk empat tahun kedepan terutama mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang bertemakan From Decision to Action: Moving Towards an Inclusive and Equitable Global Economic Environment for Trade and Development. Sedangkan Nairobi Azimio merupakan deklarasi politik UNCTAD 14 yang menyerukan komitmen negara anggota untuk dapat secara penuh mengimplementasikan Nairobi Maafikiano.

Kedua dokumen tersebut merupakan win-win outcome document yang secara seimbang memuat esensi kepentingan bagi kelompok negara berkembang (policy space, debt restructuring, tax dan transfer teknologi) dan kepentingan kelompok negara maju (gender, women and youth empowerment dan resource-based management/RBM). Nairobi Maafikiano juga memuat harmonisasi kepentingan terkait isu investasi, kerjasama selatan-selatan dan sistem perdagangan multilateral yang dirujuk dari Doha Mandate.

Mekanisme

Konperensi UNCTAD IX memutuskan bahwa struktur kelembagaan UNCTAD terdiri dari Trade and Development Board/TDB, yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas UNCTAD, sesuai dengan prioritas yang telah disetujui, dan mengkaji kegiatan kerjasama teknik UNCTAD. TDB diadakan secara regular setiap tahun dimana terdapat pula segmen tingkat tinggi (High-Level-Segment), yang diadakan tiga kali setahun.

TDB merupakan badan eksekutif UNCTAD, yang dibentuk pada Sesi ke-9 tahun 1996, dengan tujuan menjamin konsistensi seluruh kegiatan berdasarkan skala prioritas. Di bawah TDB dibentuk tiga Komisi yaitu:

a.        Komisi mengenai Perdagangan di Bidang Barang, Jasa-Jasa dan Komoditi;

b.        Komisi tentang Investasi, Teknologi dan Isu-isu Keuangan terkait;

c.        Komisi tentang Perusahaan, Fasilitasi Usaha dan Pembangunan.

Komisi-komisi tersebut akan melaksanakan pekerjaannya secara terpadu terhadap bidang-bidang yang menjadi kompetensinya. Masing-masing Komisi mengadakan pertemuan satu kali dalam setahun kecuali diputuskan lain oleh TDB. Komisi-komisi membentuk Pertemuan Para Ahli (PPA) sebagai forum pengkajian dan tukar menukar informasi serta pengalaman antar Negara  mengenai berbagai masalah spesifik. Peserta PPA bertindak dalam kapasitas pribadi yang berasal dari kalangan akademisi, sektor pemerintah, swasta dan NGO serta diusulkan oleh pemerintah.

Negara-negara berkembang berusaha keras agar usaha-usaha untuk memperlemah pelaksanaan fungsi badan ini tidak sampai mengurangi relevansinya sebagai wadah yang memperjuangkan kepentingan negara berkembang, khususnya di bidang perdagangan dan pembangunan. Berbagai hasil kerja UNCTAD telah disebarluaskan ke seluruh dunia, diantaranya publikasi laporan tahunan UNCTAD yaitu: Trade and Development Report (TDR), World Investment Report (WIR) dan Least Developing Countries (LDCs) Report.

Perkembangan Terkini

UNCTAD saat ini tengah mengevaluasi secara kritis dan konstruktif terhadap proses penyusunan 2030 Agenda for Sustainable Development. UNCTAD berkepentingan mengoptimalkan peran perdagangan melalui 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan, serta dampak kerja ekonomi regional dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan regional.

Untuk mencapai tujuan agenda pembangunan pasca-2015, selama tahun 2015-2030, UNCTAD  menyatakan agar pemerintah dapat menggunakan kekuatan perdagangan untuk dapat diterapkan dalam kebijakan pembangunan nasional. Adalah sebuah hal yang penting untuk merancang bauran kebijakan holistik nasional untuk pembangunan berkelanjutan.

Instrumen umum untuk mencapai stabilitas ekonomi makro antara lain adalah redistribusi pendapatan, promosi perdagangan, konservasi lingkungan, kebijakan industri dan insentif untuk berinvestasi, transformasi struktural, pasar yang adil dan kompetitif, teknologi dan inovasi, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pilihan yang tepat dari instrumen dalam bauran kebijakan suatu negara akan berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan, kondisi dan situasi masing-masing negara.

Di bawah agenda kebijakan pembangunan perdagangan dan agenda pembangunan berkelanjutan pasca-2015, pertemuan-pertemuan UNCTAD pada tahun 2015 secara khusus mendiskusikan tantangan-tantangan yang akan dihadapi pemerintah dan organisasi internasional dalam mengimplementasikan agenda pembangunan pasca-2015, khususnya dalam proses penyampaian hasil kebijakan yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, dengan fokus bagaimana perdagangan berdaya guna maksimal dalam agenda pembangunan tersebut.

Negara-negara anggota UNCTAD menginginkan agar isu perdagangan dapat dijadikan sebuah tujuan khusus dalam agenda pembangunan global pasca 2015. Melalui tujuan khusus ini diharapkan perdagangan internasional dapat menjadi katalisator penghapusan kemiskinan.

UNCTAD mengidentifikasi hasil praktik-praktik perdagangan berdasarkan konsensus multilateral di berbagai bidang untuk dapat meningkatkan kegiatan perdagangan sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi yang disertai pembangunan ekonomi. Berdasarkan tujuan tersebut, negara-negara berkembang diharapkan dapat memanfaatkan berbagai hasil kajian dan program pelatihan UNCTAD untuk meningkatkan posisi tawarnya di perdagangan internasional.

Perubahan struktural dan adaptasi dengan perdagangan dunia adalah bagian penting dari pembangunan yang berkelanjutan. Terkait Sustainable Development Goals/SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan) yang baru akan diadopsi pada bulan September 2015, kontribusi perdagangan dalam pembangunan menjadi bagian yang setara dengan isu lainnya. Perdagangan menjadi isu yang lebih menonjol di dalam draft SDGs dibandingkan dengan Millenium Development Goals/MDGs.

Namun demikian, target perdagangan yang diusulkan belum memberikan kerangka untuk mengatasi masalah perdagangan yang paling mendesak saat ini, khususnya bagaimana meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam Global Value Chains (GVCs). GVCs merupakan revolusi sistem produksi dimana produksi dan distribusi suatu barang diselenggarakan bersama-sama oleh beberapa negara. Dalam hal ini, peran UNCTAD diperlukan untuk mendorong terciptanya pertumbuhan industri khususnya di negara-negara berkembang. Kebijakan yang terkoordinasi dan berjalan searah sangat penting untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam jaringan produksi global.

GSTP

Selama lebih dari 30 tahun, UNCTAD telah banyak menghasilkan produk aktivitas kerjasama antar pemerintah, diantaranya adalah diterimanya Generalized System of Preferences (GSP), panduan bagi aksi internasional untuk penjadwalan kembali hutang negara berkembang (1980) dan persetujuan Global System of Trade Preferences (GSTP).

Sebelumnya, Indonesia telah melakukan kerja sama teknik melalui pembangunan kapasitas dengan UNCTAD melalui proyek di bidang manajemen utang luar negeri di bidang manajemen utang luar negeri dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia

Melalui UNCTAD telah dikembangkan kerja sama yang memberikan manfaat kepada Indonesia melalui dukungan teknis dalam negosiasi Global System of Trade Preferences (GSTP). GSTP memiliki arti politis dan strategis dalam kerjasama Selatan-Selatan. Hal ini lantaran, GSTP memberikan dorongan penyelesaian perundingan Doha Development Agenda (DDA) dalam kerangka WTO. Bagi Indonesia, GSTP memiliki arti ekonomis untuk menembus pasar non-tradisional ke Amerika Latin dan Afrika. Keikutsertaan Indonesia dalam GSTP ini juga merupakan salah satu wujud komitmen Indonesia terhadap kerja sama Selatan-Selatan.

***