ESCAP

The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

Pendahuluan

The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) adalah suatu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bergerak di bidang pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan Asia Pasifik. UNESCAP didirikan pada tahun 1947, dan berkedudukan di Bangkok, Thailand. Saat ini UNESCAP beranggotakan 62 negara, yang terbentang dari Turki ke bagian bagian barat sampai ke Kepulauan Pasifik dengan Kiribati sebagai negara yang paling timur, serta terbentang dari Rusia di paling utara, hingga ke Selandia Baru sebagai negara paling selatan. Dengan berpenduduk lebih dari 4,1 miliar jiwa atau setara dengan 2/3 penduduk dunia.

UNESCAP bertujuan memberikan solusi-solusi terhadap tantangan ekonomi dan pembangunan di kawasan dengan bantuan tenkis dan capacity building kepada negara anggotanya dalam beberapa area yaitu: kebijakan makroekonomi dan pembangunan, perdagangan dan investasi, transportasi, pembangunan sosial, lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, informasi dan komunikasi teknologi serta manajemen resiko bencana, statistik, serta kegiatan sub-regional untuk pembangunan. UNESCAP menyediakan forum pembangunan kerja sama kawasan untuk membantu negara anggota dalam membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Sekretariat UNESCAP terdiri dari Kantor Sekretaris Eksekutif, Divisi Administrasi, Divisi Program Perencanaan dan Kerja Sama, serta 7 divisi substansi, yaitu: Macroeconomic Policy and Development Division (MPDD), Social Development Division (SDD), Statistics Division (SD), Trade and Investment Division (TID), Transport Division (TD), Infrastructure Development Division (IDD), dan ED.

Mekanisme

Secara struktural, Komisi adalah organ legislatif utama ESCAP yang mengadakan pertemuan Tingkat Menteri setahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada UN's Economic and Social Council (ECOSOC). Komisi merupakan forum antar Pemerintah negara anggota untuk meninjau dan membahas isu-isu ekonomi dan sosial serta untuk memperkuat kerja sama regional di bidang sosial ekonomi.

Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik adalah organ legislatif utama ESCAP dan laporan ke PBB Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC). Komisi menyediakan sebuah forum untuk semua pemerintah daerah untuk meninjau dan membahas isu-isu ekonomi dan sosial dan untuk memperkuat kerja sama regional.

Komisi bertemu setiap tahun di tingkat menteri untuk membahas dan memutuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan tersebut, untuk memutuskan rekomendasi dari badan pendukungnya dan Sekretaris Eksekutif, untuk meninjau dan menyetujui strategi-strategi  yang diusulkan kerangka kerja dan program kerja , dan untuk membuat keputusan lain yang diperlukan sesuai dengan kerangka acuan kegiatan.

Sesi Komisi terdiri dari segmen pejabat senior diikuti oleh segmen menteri. Sesi Special Body on Least Developed and Landlocked Developing Countries dan  Special Body on Pacific Island Developing Countries Least Developed diadakan pada tahun alternatif, selama segmen pejabat senior

Arah Kerja Sama Mendatang

Framework Agreement on Cross Border Paperless Trade Facilitation (CBPT) antar negara anggota UNESCAP di kawasan Asia Pasifik telah disahkan pada  Sidang ke-72 Komisi UNESCAP tanggal 15—19 Mei 2016 di Bangkok, Thailand.

Saat ini, roadmap implementasi Framework Agreement sedang dalam tahap penyusunan. Roadmap tersebut akan menjadi dokumen kerja yang menjadi pedoman pelaksanaan CBPT di negara anggota.

Kerja sama CBPT searah dengan upaya Pemri untuk memperlancar arus perdagangan, efisiensi sistem logistik dan upaya menekan dwelling time di Indonesia yang sejalan dengan sistem Indonesia National Single Window (INSW). Berdasarkan kajian UNESCAP, penerapan parsial dari sistem CBPT akan mampu menambah USD 36 miliar ekspor per tahun bahkan mencapai USD 257 miliar dengan penerapan penuh CBPT di kawasan Asia Pasifik.

Indonesia diharapkan dapat turut serta menandatangani perjanjian ini karena dinilai relatif lebih maju dibandingkan negara-negara UNESCAP dalam penerapan paperless trade/single window di kawasan.

---o0o---