OECD

 PERUNDINGAN ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD)

LATAR BELAKANG

OECD berdiri sejak tahun 1948 dengan misi untuk memperbaiki proses penyusunan kebijakan ekonomi negara anggota dan negara lain di dunia. OECD menggabungkan 35 negara[1] untuk menetapkan standar dan mendesain berbagai kebijakan untuk menyempurnakan fungsi ekonomi negara.

Karena sifatnya yang multi-disiplin, OECD telah mengakumulasi sejumlah keahlian di berbagai bidang kebijakan publik seperti pertanian, kompetisi, pendidikan, ketenagakerjaan, migrasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. OECD juga merupakan satu dari sumber terbesar dan paling dapat diandalkan dalam penyediaan data statistik tentang ekonomi dan sosial di dunia. OECD juga berperan aktif menunjang kegiatan G20.

Melalui jaringan kerja sama 250 Komite Khusus dan Kelompok Kerja, OECD menyediakan platform yang memungkinkan pemerintahan membandingkan pengalaman dalam berbagai kebijakan, mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi bersama, serta mengidentifikasi good practice dan menetapkan standar global.

Melihat semakin pentingnya peran para mitra dalam ekonomi dunia, OECD meluncurkan program Enhanced Engagement/EE pada Mei 2007 dengan Indonesia dan empat negara lainnya (Brasil, Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Afrika Selatan). EE mencakup kerja sama yang fleksibel dan bertahap, bergantung pada kepentingan masing-masing negara. Melalui keterlibatan langsung dalam program kerja OECD, setiap mitra EE memperkaya pembahasan kebijakan antar komunitas internasional dan memastikan bahwa analisis dan standar kebijakan OECD mencerminkan luasnya kepentingan dan praktik yang dijalankan.

Indonesia merupakan key partner country pertama yang menandatangani Framework of Cooperation Agreement (FCA) dan Host Country Agreement (HCA). Kantor regional OECD yang pertama di Asia Tenggara telah dibuka di Jakarta pada pada 26 Maret 2015. Secara reguler OECD mengundang pejabat terkait Indonesia untuk berpartisipasi dalam Komite dan Kelompok Kerja, seperti Komite Pertanian dan Perdagangan, Forum Perdagangan Global, Komite Perdagangan, serta OECD Ministerial Council Meeting (MCM).

KERJA SAMA OECD-INDONESIA

Joint Work Program Indonesia-OECD 2017-2018

Pemri dan OECD telah menyepakati Joint Work Program Indonesia-OECD tahun 2017-2018. Kemendag terlibat dalam 2 (dua) program kerja sama yaitu:

o   The OECD will strengthen cooperation on how trade facilitation and services can help maximise the benefits of value chains, including supporting Indonesia’s efforts to upgrade its capacity; exploring how to better engage SMEs to draw on the opportunities that GVCs can offer; and exploring the policy factors important to help Indonesia participate in, and benefit from, agricultural and food GVCs.

o   The OECD will work to strengthen cooperation with Indonesia in the area of trade, including through the OECD Services Trade Restrictiveness Index.

Service Trade Restrictiveness Index (STRI)

OECD telah mengembangkan STRI sebagai alat pemerintah untuk dapat memperoleh pemahaman lebih baik tentang berbagai hambatan di sektor jasa melalui dua instrumen: database peraturan dan indeks restriksi perdagangan jasa. Database ini mencakup sektor audiovisual, computer, construction, distribution, financial, logistics, professional, telecommunications, dan transport.

Indonesia masih mempertimbangkan manfaat dan konsekuensi partisipasi Indonesia pada STRI antara lain terkait isu transparansi mengenai kemungkinan akses database on trade in services dari negara anggota OECD dan partisipasi anggota lainnya. Di sisi lain, partisipasi Pemri dapat membenahi validitas sumber data STRI tersebut yang sesuai dengan kepentingan Indonesia. Di sisi lain, STRI dapat menjadi benchmark agenda reformasi domestik.