Jasa Lainnya

18 April 2018
Energi adalah isu internasional yang sangat sensitif berkenaan dengan pengaruhnya terhadap hajat hidup orang banyak, baik secara domestik maupun global. Sektor energi masih merupakan primadona bagi pembangunan ekonomi suatu negara dan salah satu penyumbang terbesar pendapatan negara yaitu sebesar Rp 352,2 triliun (2011). Sektor energi juga menjadi isu utama bagi pelaksanaan suatu kerja sama luar negeri. Negara dengan kepemilikan ‘energi’ sebagai sumber daya alam yang terbatas (minyak dan gas bumi), juga yang menguasai teknologi tinggi akan pengelolaan energi (seperti wind turbines, solar panels) memiliki bargaining power yang besar di fora internasional (hot players). 
Indonesia menilai jasa energi harus memiliki tempat yang spesifik dalam klasifikasi jasa. Namun hingga saat ini WTO belum menetapkan jasa energi ke dalam klasifikasi sektor jasa yang secara resmi diatur dalam perdagangan jasa. Jasa energi dalam nomenklatur Daftar Klasifikasi Sektor Jasa WTO dimasukkan dalam klasifikasi subsektor other business services (jasa bisnis lainnya).
Oleh sebab itu pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) menyusun klasifikasi jasa energi yang pertama kali disampaikan di forum WTO pada bulan Desember 2003. Indonesia secara resmi mengusulkan sektor jasa energi untuk masuk ke dalam klasifikasi sektor jasa WTO. Usulan tersebut kemudian mengalami beberapa kali revisi, pertama pada bulan November 2004 dan revisi kedua pada April 2006. Pada tahun 2007 sistem klasifikasi jasa energi Indonesia secara resmi diajukan kembali ke WTO, namun hingga saat ini pembahasan mengenai masuknya sektor jasa energi ke dalam Daftar Klasifikasi Sektor Jasa WTO belum mengalami kemajuan.
Meskipun belum diakui sebagai sektor jasa spesifik dalam Daftar Klasikasi Sektor jasa di WTO, saat ini klasifikasi jasa energi di Indonesia telah diadopsi dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 pasal 23 ayat 4, 5, dan 6. Bagi Indonesia, penyusunan klasifikasi jasa energi ini sangat penting sebagai instrumen negosiasi untuk perluasan akses pasas, meningkatkan kemampuan dalam negeri untuk mendukung kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian, menyerap tenaga kerja serta berdaya saing secara nasional, regional, dan internasional