Peningkatan Koordinasi Kebijakan

Mandiri di bidang ekonomi

Upaya mencapai kemandirian di bidang ekonomi dapat diwujudkan dengan kembali menjadikan ideologi sebagai penuntun. Ideologi Pancasila dan konsep Trisakti yang dijabarkan menjadi berdaulat secara politik, berkepribadian dalam kebudayaan dan berdikari secara ekonomi, dapat menjadi basis sekaligus arah perubahan mendasar dalam pembangunan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan (pro-poor, pro-jobs, pro-equity). Dengan bersandar pada mandat konstitusi, maka kemandirian ekonomi dapat diwujudkan melalui beberapa upaya, di antaranya:

• Percepatan pembangunan infrastruktur bagi pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta ramah lingkungan;
• Peningkatan daya saing internasional melalui penguatan produktifitas usaha kecil dan menengah serta koperasi;
• Penggerakkan sektor-sektor strategis dan menonjolkan kompetensi daerah seperti melalui OPOP & OKOP;
• Peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas dan sejahtera sesuai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Arah Kebijakan Nasional Perdagangan Indonesia

Pengembangan kapasitas perdagangan nasional dilakukan melalui dua pilar arah kebijakan, yaitu: 

i. Pengembangan perdagangan dalam negeri; dan 

ii. Pengembangan perdagangan luar negeri. 

Kedua kebijakan ini dilakukan secara sinergis dan inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Perdagangan dalam negeri bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan di wilayah Indonesia agar lebih efisien dan berkeadilan. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran bidang perdagangan dalam negeri adalah meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri melalui pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai persediaan agar lebih efisien dan lebih andal serta pemberian insentif perdagangan domestik agar dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta peningkatan daya saing produk lokal melalui standardisasi produk.

Perdagangan luar negeri bertujuan untuk memperkuat daya saing ekspor produk non-migas dan jasa bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran bidang perdagangan luar negeri adalah meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa melalui peningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi dan peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional, serta optimalisasi upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Strategi Nasional Peningkatan Daya Saing Ekspor

Dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa nasional, kebijakan perdagangan diarahkan guna meningkatkan daya saing produk eskpor non-migas dan jasa melalui peningkatan nilai tambah dan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional, serta optimalisasi upaya pengamanan perdagangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dilakukan melalui empat pilar strategi, yaitu:

• Menjaga dan meningkatkan pangsa pasar produk Indonesia di pasar ekspor utama (market maintenance);
• Meningkatkan pangsa pasar ekspor di pasar prospektif (market creation);
• Mengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dan jasa potensial (product creation), dan
• Meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk nasional (export facilitation and import management).