Fasilitasi Perdagangan

3 July 2018

Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation Agreement)

Perjanjian Fasilitasi Perdagangan merupakan bagian dari Paket Bali yang disepakati pada Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 di Bali pada bulan Desember 2013. Perjanjian tersebut berlaku efektif pada tanggal 22 Februari 2017, ketika 2/3 Negara Anggota WTO meratifikasi Protokol Perubahan Perjanjian Marrakesh. Indonesia meratifikasi Perjanjian Fasilitasi Perdagangan melalui UU No. 17/2017 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Guna memfasilitasi penerapan Perjanjian Fasilitasi, berdasarkan mandat Pasal 23.2 pada Perjanjian Fasilitasi Perdagangan, setiap Negara Anggota membentuk National Committee on Trade Facilitation (NCTF) atau menunjuk suatu mekanisme yang ada untuk memfasilitasi koordinasi dalam negeri terkait penerapan isi Perjanjian. Dalam rangka memenuhi mandat tersebut, Indonesia membentuk Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) melalui SK Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 199 Tahun 2018 pada tanggal 11 Mei 2018.

Secara garis besar Perjanjian Fasilitasi Perdagangan mengatur mengenai transparansi informasi terkait ekspor, impor, dan transit, termasuk di dalamnya prosedur, bea masuk dan pajak yang dikenakan, biaya-biaya lainnya, pembatasan atau larangan, dan penalti; prosedur pelepasan dan pembebasan barang; Post-clearance audit; penggunaan standar, penerapan single window, pemeriksaan sebelum pengiriman; dan ketentuan mengenai perlakuan khusus untuk negara berkembang dan kurang berkembang.

Perjanjian Fasilitasi Perdagangan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan global melalui peningkatan transparansi dan simplifikasi prosedur ekspor dan impor untuk mempercepat pergerakan, pelepasan dan pembebasan (release and clearance) barang, termasuk barang dalam transit.