Korea

29 March 2019

       


INDONESIA-KOREA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT


LATAR BELAKANG


Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk memulai kemitraan ekonomi komprehensif dengan membentuk Joint Study Group (JSG) for Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IKCEPA).  Pertemuan JSG dilaksanakan 3 (tiga) kali pada 2011 dan menghasilkan Report of The JSG pada Oktober 2011.  Perundingan IKCEPA sudah berlangsung hingga Putaran ke-7. Perundingan ke-1 dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2012 di Jakarta dan terakhir dilaksanakan pada tanggal 21-28 Februari 2014 di Seoul, Korea. 


CAKUPAN


Perundingan IKCEPA terbagi menjadi 7 (tujuh) Working Groups (WG) yaitu WG on Trade in Goods (TIG), WG on Rules of Origin, Customs Procedures and Trade Facilitation (RCTF), WG on Services, WG on Investment, WG on Rules (Intellectual Property Right, Competition, E-Commerce, Government Procurement), WG on Cooperation and Capacity Building (CCB), dan WG on Legal and Institutional Issues (LII).


PERKEMBANGAN DAN POSISI


  • Hingga Perundingan Putaran ke-7 (tujuh) IKCEPA, struktur dan seluruh draft text perjanjian IKCEPA pada dasarnya telah mencapai tahap final. Kedua pihak telah menyelesaikan pembahasan Chapter on Customs Procedure and Trade Facilitation dan Chapter on Competition.
  • Hal-hal yang belum terselesaikan umumnya terkait dengan isu kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional kedua negara. Dalam perbincangan di tingkat Ketua masing-masing Tim Perunding IKCEPA telah terdapat kesepahaman bahwa perjanjian IKCEPA tidak akan mengubah peraturan perundang-undangan masing-masing negara.
  • Isu utama IKCEPA adalah belum terdapat keseimbangan dalam pemberian konsesi perundingan khususnya di bidang 1) perdagangan barang (Package Deal akses pasar produk barang), 2) investasi, 3) kerjasama ekonomi dan peningkatan kapasitas. Hal ini menyebabkan perundingan sempat terhenti.
  • Saat kunjungan Presien RI ke Korea Selatan pada 10-11 September 2018, kedua Kepala Negara sepakat untuk menjajaki dimulainya kembali perundingan IKCEPA sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kerja sama bidang perdagangan, investasi dan industri.
  • Lebih lanjut, pada 13 November 2018, Menteri Perdagangan RI melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan di sela KTT ASEAN ke-33 dimana saat itu kedua Menteri membahas penjajakan rencana reaktivasi perundingan Indonesia-Korea CEPA (IKCEPA). Menindaklanjuti hal tersebut, pada 13 Februari 2019 direncanakan preliminary meeting di Seoul untuk membahas ToR kelanjutan perundingan IKCEPA.


CHIEF NEGOTIATORS DAN TARGET PENYELESAIAN PERUNDINGAN

Perundingan ke-1 hingga ke-7 dipimpin oleh Sahala Lumban Gaol, selaku Ketua Tim Perunding Indonesia dan Kim Young-Moo, Director General for FTA Negotiations, MOTIE Korea selaku Ketua Tim Perunding Korea. Untuk selanjutnya, pihak Indonesia akan dipimpin oleh Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan dan pihak Korea akan dipimpin pejabat yang sama.  Perundingan ditargetkan selesai pada 2019.


OUTSTANDING ISSUES


Perdagangan Barang

Konsesi pengurangan tarif yang diberikan Indonesia dan Korea, dianggap belum mengakomodir kepentingan masing-masing.


Investasi

Korea belum dapat memberikan komitmen investasi dengan mencantumkan nilai investasi dalam perjanjian, khususnya pembangunan di bidang manufaktur otomotif dan elektronik (smartphone). Pemerintah Korea beragumentasi bahwa keputusan untuk berinvestasi berada sepenuhnya pada pihak swasta, sehingga pemerintah tidak dapat memberikan komitmen investasi sebagimana yang diminta oleh pemerintah Indonesia.


Kerja Sama Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas

Terdapat CCB yang disetujui dengan prasyarat pembukaan pasar, yaitu: Automotive, Fisheries, Construction and Engineering Related Services, dan Tourism and Culture Related Services.


MANFAAT IKCEPA BAGI PEREKONOMIAN KEDUA NEGARA

Hasil JSG menyimpulkan bahwa IKCEPA akan meningkatkan kesejahteraan sebesar USD 7,97 juta dan PDB sebesar 0,03 % bagi Indonesia. Sementara Korea akan mengalami peningkatan kesejahteraan sebesar USD 1,5 miliar dengan pertumbuhan PDB sebesar USD 0,13%. Namun, apabila diasumsikan dengan mempertimbangkan peningkatan produktivitas dari beberapa sektor utama dalam kerangka CEPA termasuk trade in goods, trade in services, investment dan economic cooperation, maka Indonesia akan memperoleh peningkatan kesejahteraan sebesar USD 10,6 miliar dengan pertumbuhan PDB sebesar 4,37%. infrastruktur industri; dan bantuan jasa konsultasi untuk penyelenggaraan kegiatan usaha.