Perdagangan Barang

25 June 2018

 INFORMASI UMUM

INFORMASI UMUM
Dalam rangka mewujudkan ekonomi ASEAN yang kohesif dan terintegrasi melalui arus bebas perdagangan barang pada tahun 2025, dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih terintegrasi dan menyeluruh. Untuk mencapai hal tersebut, maka pada bulan Agustus 2007, para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat untuk memperluas perjanjian Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Agreement (CEPT-AFTA) dengan menyempurnakan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang secara komprehensif yang disebut dengan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) atau Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN, ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2009 di Thailand. ATIGA sebagai perangkat hukum perjanjian perdagangan barang yang komprehensif, terdiri dari 11 Bab, 98 pasal dan 10 Lampiran yang mencakup isu tariff liberalization, Non-tariff Measures (NTMs); Rules of origin (ROO); Trade facilitation; Customs; Standards, Regulation and Conformity; Assessment procedures; Sanitary and Phytosanitary dan Trade Remedies.

Fasilitasi Perdagangan di ASEAN terus menerus dilakukan oleh negara anggota ASEAN untuk menciptakan suatu lingkungan yang konsisten dan transparan bagi pelaku usaha. Hal tersebut berguna untuk menghemat waktu dan mengurangi biaya transaksi dan produksi hingga 10% pada tahun 2020 agar mencapai target total perdagangan intra ASEAN sebesar 40% dengan meminimalisasi hambatan di bidang perdagangan dan keterbukaan informasi.



LATAR BELAKANG

Beberapa elemen penting ATIGA:

ATIGA mengkonsolidasikan dan menyederhanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam CEPT-AFTA, sekaligus memformalkan beberapa keputusan tingkat menteri. Sebagai hasilnya, ATIGA menjadi perangkat hukum tunggal tidak hanya bagi pejabat pemerintahan yang menerapkan dan mengamankan perjanjian tersebut, namun juga bagi pelaku usaha yang menjadi pemetik manfaatnya.

Lampiran pada ATIGA menunjukkan jadwal penurunan tarif secara menyeluruh dari setiap negara anggota dan menguraikan tingkat tarif yang dikenakan yang mulai berlaku tahun 2015. Hal ini membuat rencana penurunan tarif menjadi lebih transparan dan memberikan kepastian bagi komunitas bisnis. Sebuah komitmen juga telah dilakukan untuk menerapkan secara efektif jadwal penurunan tarif sampai dengan tahun 2015.

ATIGA mencakup beberapa elemen untuk dapat memastikan terwujudnya arus perdagangan bebas barang di kawasan ASEAN, termasuk di antaranya yaitu: liberalisasi tarif, penghapusan hambatan non-tarif, keterangan asal barang, fasilitasi perdagangan, kepabeanan, standar dan kesesuaian, serta kebijakan sanitary and phyto-sanitary. ATIGA meliputi cakupan komprehensif dari komitmen di bidang perdagangan barang, serta mekanisme penerapan serta pengaturan kelembagaannya. Hal ini akan memungkinkan terbentuknya sinergi dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai badan-badan sektoral ASEAN.

Dengan tujuan untuk menghilangkan hambatan non-tarif, ketentuan mengenai kebijakan non-tarif (NTMs) dalam ATIGA telah dikembangkan lebih jauh melalui kodifikasi tindakan-tindakan, dan melalui penyusunan mekanisme untuk mengawasi komitmen pengurangan hambatan-hambatan non-tarif.

ATIGA memberikan penekanan pada langkah-langkah fasilitasi perdagangan dengan menyertakan penerapan Kerangka Kerja di dalamnya.


TUJUAN
MEA 2025 di bidang perdagangan barang berupaya memfasilitasi perpindahan barang diantara negara anggota ASEAN agar perdagangan dan jaringan produksi ASEAN semakin kuat termasuk untuk membentuk pasar tunggal yang semakin terintegrasi bagi konsumen dan produsen. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan dan memperdalam pembahasan liberalisasi tariff, Hambatan Non Tariff, Rules of Origin (ROO), fasilitasi perdagangan, kepabeanan,  harmonisasi standard,  Sanitary Phytosanitary (SPS) dan trade  remedies.

Penghapusan Hambatan Non-Tariff. Dengan  telah dihapusnya  tarif, negara-negara anggota   ASEAN lebih   memfokuskan   diri   pada   isu   penyelesaian hambatan kebijakan non-tariff (Non- Tarif Measures / NTM)  dan   non-tarif  barriers (NTBs)  bagi  negara  anggota  ASEAN lainnya.

Pengimplementasian Rules of Origin (ROO) atau Surat Keterangan Asal (SKA). Suatu  barang  yang  diimpor  oleh suatu negara wajib  memenuhi  persyaratan: (a)  suatu  barang  yang  diproduksi  atau  diperoleh  secara  keseluruhan  di Negara  Anggota  pengekspor; atau  (b) suatu  barang  yang  tidak  secara keseluruhan diproduksi atau diperoleh di Negara Anggota pengekspor namun memiliki lokal konten minimal 40%.

Self Certification. Inisiatif yang sedang dikembangkan oleh negara-negara anggota dalam Rules of Origin (ROO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) untuk  memfasilitasi  perdagangan  adalah  dengan  memperkenalkan sistem sertifikasi  mandiri  kawasan  atau ASEAN-wide  self-certification  system. Dengan sistem sertifikasi mandiri dimaksud, para eksportir bersertifikat diperkenankan untuk men-declare dan mensertifikasi sendiri produk yang mempunyai lokal konten ASEAN untuk barang yang diekspor. Pemilihan eksportir bersertifikat diserahkan kepada prosedur dalam negeri masing-masing negara.

ASW/NSW. Saat  ini,  ASEAN  sedang  mengembangkan  ASEAN  Single  Window  (ASW) yang dimaksudkan  untuk  meningkatkan  fasilitasi  perdagangan.  Untuk  membuat  dan mengoperasikan  ASW,  diperlukan kesiapan  National  Single  Window  (NSW)  dari tiap  negara  anggota  ASEAN.

ASEAN Trade Repository (ATR). Merupakan portal tunggal yang berisi kebijakan / peraturan terkait perdagangan, ekspor-impor di ASEAN. ATR harus lengkap, mudah diakses, mudah dicari dan dapat dipercaya. INTR sudah tergabung dengan INSW. http://atr.asean.org

Modernisasi dan Integrasi Kepabeanan ASEAN. Otoritas Kepabenan ASEAN telah menerapkan langkah-langkah percepatan teknik modernisasi dan prosedur kepabeanan untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan
Harmonisasi Standar dan Peraturan-Peraturan Teknis. Keberagaman dalam penetapan standar produk nasional seringkali menjadi hambatan bagi perdagangan. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi hambatan perdagangan yang tidak diperlukan untuk membangun pasar tunggal dan basis produksi regional ASEAN, masyarakat ASEAN membutuhkan standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian  kesesuaian yang diharmonisasikan dengan standar internasional termasuk pengakuan bersama atas hasil tes dan sertifikasi.

ASEAN Solutions and Settlements for Investments, Services and Trade  (ASSIST). Merupakan sebuah  platform online yang  berfungsi  untuk  memfasilitasi  pihak  yang  ingin menyampaikan  keluhan  terkait  dengan  kepatuhan  dan  implementasi  ATIGA.   ASSIST  bertujuan untuk memberikan respon yang cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada sektor perdagangan di ASEAN. Dapat diakses di http://ASSIST.ASEAN.org
Potensi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam untuk market acces Produk Indonesia: membuka peluang ekspor Indonesia karena ada 180 Juta penduduk Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam sebagai pasar potensial. Produk Indonesia yang diminati: tekstil dan pakaian jadi, produk makanan-minuman olahan, hasil bumi (kelapa sawit, karet, batu bara), sepatu, tas, sepeda, motor, komponen otomotif, obat-obatan.

MANFAAT
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa perdagangan kita dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur telah lama tumbuh dan berkembang. Faktor perekat terpenting yang bersifat alamiah adalah kedekatan geografis. Banyak hal yang bisa di petik sebagai manfaat perdagangan internasional, diantaranya:

Pertama, kita dapat memperoleh barang yang tidak dapat di produksi sendiri karena beberapa faktor, sebut saja perbedaan iklim, kondisi geografi, tingkat penguasaan atas teknologi yang mampu mempengaruhi perbedaan hasil produksi dari setiap negara. Maka, melalui perdagangan internasional setiap negara dapat memenuhi kebutuhan atas barang yang tidak diproduksi sendiri.

Kedua, memberikan kesempatan perluasan pasar serta menambah keuntungan terutama dari spesialisasi produk, sebagai contoh jika kita mendengar kata Indofood, di kepala kita akan tergambar berbagai jenis makanan kemasan, sebut saja salah satunya Mie Instan, dan "identitas" Indofood sebagai makanan kemasan telah menguasai pangsa pasar domestik hingga merambah ke pasar Internasional. Faktor kedua ini pulalah yang melahirkan peran mekanisme ekspor dan impor, sehingga tersedialah pilihan barang yang lebih bervariasi bagi konsumen.

Ketiga, transfer ilmu dan teknologi modern. Melalui perdagangan internasional, telah memungkinkan suatu negara menyerap dan mempelajari berbagai teknik produksi yang lebih efisien dan modern.

Dengan kata lain kerja sama perdagangan internasional memang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mata rantai nilai dunia sekaligus berperan aktif menciptakan sistem dan praktek perdagangan yang lebih adil.


TANTANGAN IMPLEMENTASI ATIGA MENUJU AEC 2025
Memanfaatkan MEA dengan penggunaan Surat keterangan Asal (SKA) Form D agar dapat memanfaatkan tarif O% yang masih kurang optimal.

Kurangnya pemahaman pengusaha, pemerintah dan masyarakat luas mengenai Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA), Surat Keterangan Asal (SKA) atau Rules of Origin (ROO) ASEAN.  Jika pemahaman sudah ditingkatkan maka penguna SKA Form D dapat semakin ditingkatkan, memperkecil penolakan SKA Form D dan peningkatan eskpor Indonesia ke ASEAN.