ASEAN - Australia, New Zealand

26 June 2018

PENDAHULUAN

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) merupakan FTA regional yang bersifat komprehensif dan menggunakan pendekatan yang memberlakukan prinsip nothing is agreed until everything is agreed.  Perjanjian AANZFTA membuka dan menciptakan peluang baru bagi sekitar 663 juta masyarakat ASEAN, Australia dan Selandia Baru dengan gabungan Produk Domestik Bruto sekitar USD 4 triliun per tahun 2016. Sejalan dengan ASEAN Community Vision 2025, AANZFTA bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan ini dengan menyediakan rezim pasar dan investasi yang lebih liberal, fasilitatif dan transparan di antara para Pihak AANZFTA.

Perjanjian AANZFTA terdiri dari 18 Bab, 212 Pasal dan 4 Lampiran, yang secara garis besar mencakup kerja sama di bidang Perdagangan Barang, Jasa, Investasi, Rules of Origin, Customs, SPS, TBT, Safeguard, Hak Kekayaan Intelektual, Kebijakan Persaingan, MNP, Kerja sama Ekonomi, DSM dan e-Commerce.


LANDASAN HUKUM

Langkah awal pembentukan AANZFTA adalah dengan disepakatinya Joint Declaration of the Leaders ASEAN-Australia and New Zealand Commemorative Summit pada tanggal 30 November 2004 di Vientiane, Laos yang di dalamnya tertuang Guiding Principles for Negotiation on ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Area.

Hal tersebut dilanjutkan dengan proses negosiasi ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA) yang dimulai pada awal tahun 2005. Setelah melalui 15 putaran perundingan, Persetujuan ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area diselesaikan pada bulan Agustus 2008.

AANZFTA ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia, dan Selandia Baru pada tanggal 27 Februari 2009 di Hua Hin, Thailand. Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengesahan Agreement Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru). Entry into Force bagi Indonesia berlaku sejak tanggal 10 Januari 2012 atau 60 hari setelah Indonesia menyampaikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN.

Tidak seperti FTA ASEAN dengan Negara Mitra lainnya, FTA dengan ANZ yang merupakan negara maju bersifat single-undertaking, di mana secara serentak negosiasi dilakukan untuk sektor perdagangan, jasa, investasi, dan kerjasama ekonomi. Negosiasi perdagangan barang contohnya meliputi modalitas penurunan dan penghapusan tarif impor, masalah Rules of Origin (ROO), Custom and Procedures, Technical Barriers to Trade (TBT) dan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS). Perundingan juga dilakukan di bidang jasa, investasi, dan isu-isu seperti Intellectual Property, Competition Policy, Special and Differential (S&D) Treatment, dan Capacity Building. Beberapa prioritas kerja sama di bidang kerja sama ekonomi antara lain in-country training on ROO, tariff transposition, dan review Non-Tariff Measures.

Pada Pertemuan AEM-CER Consultations ke-19, tanggal 26 Agustus 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar telah dilakukan penandatangan First Protocol to Amend the Agreement Establishing the AANZFTA. Protokol terdiri atas 6 Bab perubahan Perjanjian AANZFTA terkait perdagangan barang, meliputi SKA (CO), prosedur sertifikasi operasional (OCP), PSR dan komitmen jadwal penurunan tarif. Per 1 Januari 2016, seluruh Pihak AANZFTA, kecuali Indonesia, telah memberlakukan Protokol Perubahan ini dan penggunaan CO dan OCP Form AANZ baru secara penuh mulai berlaku 1 April 2016.


PELUANG

  • Tarif akan semakin berkurang terhitung dari mulai berlakunya Perjanjian, dan tarif dihilangkan untuk setidaknya 90% dari semua pos tarif dalam jadwal tertentu;
  • Pergerakan barang akan difasilitasi melalui aturan asal yang lebih modern dan fleksibel, prosedur kepabeanan yang disederhanakan, dan mekanisme yang lebih transparan;
  • Hambatan perdagangan jasa akan semakin diliberalisasi sehingga memungkinkan akses pasar yang lebih besar kepada pemasok jasa di kawasan;
  • Pergerakan pebisnis, mereka yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dan investasi, akan difasilitasi; dan
  • Investasi akan diberikan berbagai perlindungan, termasuk kemungkinan menangani sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara.

Perjanjian AANZFTA ini tentunya membawa dampak positif secara signifikan bagi kegiatan ekspor Indonesia. Contohnya, penghilangan tarif produk impor sampai 90% jenis produk merupakan perkembangan yang sangat baik bagi industri ekspor Indonesia. Termasuk juga dengan kegiatan ekspor ke negara Australia, tentunya akan menjadi sangat mudah dan menguntungkan. Ini merupakan peluang yang besar bagi pelaku bisnis manufaktur maupun servis di Indonesia, untuk dapat mengekspansi usahanya sampai ke negara Australia maupun New Zealand.


MANFAAT

Kesepakatan AANZFTA membuka peluang kepada pemangku kepentingan di ASEAN, Australia, dan Selandia Baru. Hal ini termasuk, akses pasar yang lebih besar untuk eksportir/produsen dalam kawasan, peningkatan skala ekonomi di bidang produksi, peluang untuk jejaring kerja dan prinsip saling melengkapi; serta meningkatkan kerja sama antara penyelenggaran ekonomi dalam kawasan. AANZFTA menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dengan peningkatan kepastian usaha, usaha lebih dapat diprediksi, dan peningkatan transparansi. Pelaku ekonomi dijamin bahwa kegiatan perdagangan tidak akan dihentikan atau diganggu oleh hal yang tidak perlu.

Sebagai informasi, Indonesia merupakan negara pemanfaat tarif preferensi AANZFTA tertinggi diantara Pihak dalam melakukan eksportasi ke Australia (rata-rata 31,6% per tahun selama periode 2014-2016).


Navigasi