OKI

18 April 2018

Organization of the Islamic Cooperation (OIC)

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

 

 

Latar Belakang

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika. The Standing Committee for Economic and Trade Cooperation (COMCEC) merupakan salah satu komisi khusus dalam struktur OKI yang menangani masalah ekonomi dan perdagangan. COMCEC berfungsi menindaklanjuti pelaksanaan resolusi dalam bidang ekonomi dan perdagangan; meneliti semua kemungkinan sarana untuk memperkuat kerja sama di bidang tersebut dan menetapkan program usulan guna meningkatkan kemampuan Negara-negara anggota di bidang ekonomi dan perdagangan. Anggota COMCEC adalah anggota OKI yang berjumlah 57 negara dan 5 observer.

KTT Luar Biasa OKI di Mekkah, 14-15 Agustus 2012, Presiden Turki sebagai Ketua Tetap COMCEC mengesahkan COMCEC Strategy yang terdiri dari dua instrumen utama. Pertama, pembentukan Working Groups untuk mewadahi kerjasama pada enam isu prioritas, yaitu perdagangan; transport dan komunikasi; pariwisata; pertanian; pengentasan kemiskinan; dan keuangan. Kedua, mendorong kegiatan-kegiatan berupa proyek (Project Cycle Management/PCM) yang diharapkan dapat menopang keberhasilan kerjasama COMCEC pada ke-6 Working Group (WG).

Perkembangan Terkini

Pada tanggal 10-15 April 2016 di Istanbul, Turki dilaksanakan 13th Session of the Islamic Summit Conference yang merumuskan target OKI yang tertuang dalam OIC-2025: Program of Action. Pada program tersebut, negara anggota sepakat mentargetkan pertumbuhan perdagangan intra OKI hingga 25% pada 2025. Program TYPOA sebelumnya, pencapaian perdagangan intra OKI telah mencapai 19.78%, mendekati target pencapaian 20%.

Framework Agreement on Trade Preferential System Among The Member States of the Organization of the Islamic Conference (TPS-OIC), Protocol on the Preferential Tariff Scheme for TPS-OIC (PRETAS), dan Rules of Origin (RoO) telah disepakati pada tahun 1990, 2005 dan 2009. Ketiga instrumen tersebut merupakan satu kesatuan program penurunan tarif. Bagi negara anggota yang belum menandatangani dan meratifikasi TPS-OIC, PRETAS dan RoO (termasuk Indonesia) diminta untuk menandatangani dan meratifikasinya. Tujuan TPS-OIC adalah agar target peningkatan perdagangan negara-negara OKI sebesar 25% pada tahun 2025 dapat terwujud.

Pemerintah Indonesia menandatangani Framework Agreement TPS-OIC tanggal         4 Februari 1992 dan meratifikasinya melalui Peraturan Presiden RI No. 31/2011 tanggal 20 Mei 2011. Indonesia juga telah menandatangani PRETAS dan RoO pada tanggal 6 September 2011 oleh Duta Besar RI di Riyadh namun belum meratifikasinya. Hal ini mengakibatkan Indonesia tidak memiliki suara atau kesempatan untuk ikut perundingan serta perumusan PRETAS dan RoO (status Indonesia sebagai observer dan aksesi perjanjian).

Berkenaan dengan proses ratifikasi terhadap TPS-OIC tersebut, perlu dipersiapkan bahan awal pengajuan Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu antara lain: Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia, salinan naskah TPS-OIC yang dilegalisir (certified true copy), salinan terjemahan TPS-OIC, naskah penjelasan (uraian latar belakang, arti penting ratifikasi dan pokok-pokok dari isi perjanjian internasional).

Implementasi TPS-OIC

Agar TPS-OIC dapat beroperasi, negara anggota COMCEC harus meratifikasi ketiga dokumen tersebut dan menyampaikan concession list. Hingga saat ini 17 negara[1] telah meratifikasi seluruh dokumen TPS-OIC, sementara 14 negara sudah menyampaikan concession list. Sesuai kesepakatan pada pertemuan COMCEC sesi ke-31 tahun 2015, TPS-OIC mulai implementasi pada 1 Maret 2016. Namun demikian, implementasi TPS-OIC tertunda karena adanya persyaratan terbaru yakni 10 negara peratifikasi diharapkan menyampaikan updated concession list sesuai HS 2012. Hingga bulan Juli 2017, baru 6 negara yang telah menyampaikan updated concession list sesuai HS 2012, yaitu Turki, Malaysia, Pakistan, Yordania, Bangladesh dan Iran.

Modalitas TPS-OIC

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 PRETAS adalah modalitas penurunan tarif yang mencakup 7% dari HS lines yang tarifnya di atas 10% dengan program sebagai berikut :

a.      Di atas 25% harus diturunkan menjadi 25%

b.      Di atas 15% - 25% harus diturunkan menjadi 15%

c.       Di atas 10% - 15% harus diturunkan menjadi 10%.

d.      Pengurangan tarif dicicil setiap tahun dengan 4 tahap dan 6 tahap untuk LDCs.

e.      Tarif wajib dikurangi dengan menerapkan Margin of Preference (MOP) berdasarkan tingkat MFN yang berlaku pada code HS Tariff nasional.

f.        MOP harus meningkat menjadi 50% dalam 5 tahap  mulai dari 90 hari setelah berlakunya PRETAS, sedangkan untuk LDCs adalah 7 tahap.

g.      Negara berkembang harus meningkatkan MOP menjadi 50% untuk produk LDCs dalam 3 tahap.

h.      Pada tahun ke-5 implementasi TPS-OIC, negara Pihak dapat melakukan negosiasi untuk mengembangkan cakupan produk dan concession list.

Pengelompokan Tarif Indonesia HS 2012 berdasarkan modalitas PRETAS

Tarif Bea Masuk

Jumlah Pos Tarif

x ≤ 10 %

7.141

10 < x ≤ 15 %

1.286

15 < x ≤ 25 %

112

X > 25 %

210

Total

8.749

Modalitas = X>10%

1.608

7% dari X>10%

112

 

Manfaat TPS-OIC

Pada workshop TPS-OIC, pihak ICDT memaparkan kajian bahwa potensi pasar OKI mencapai USD 5,6 triliun dengan 1,6 miliar konsumen. Indonesia diperhitungkan akan mengalami peningkatan ekspor sebesar 117.2 juta USD dengan rincian: Turki (13,4 juta USD), Moroko (37.2 juta USD), Pakistan (14.5 juta USD), Bangladesh (38 juta USD) dan Iran (14.1 juta USD).

Bagi Indonesia, implementasi TPS-OIC akan membuka akses pasar yang sangat luas terhadap lebih dari 50 anggota negara OKI dengan total populasi 1.6 milyar orang, yang merupakan pasar non tradisional Indonesia. Dengan mengimplementasikan TPS-OIC maka Indonesia dapat meningkatkan kinerja ekspor dengan mitra dagang negara-negara non tradisional. Implementasi TPS-OIC juga memberikan peluang untuk mendapat fasilitas pengurangan tarif dan menghilangkan hambatan non tarif. Keterlibatan Indonesia dalam TPS-OIC merupakan wujud solidaritas Indonesia untuk membangun pemahaman bersama dan menyamakan kebijakan dalam area-area fasilitasi perdagangan, liberalisasi, promosi perdagangan, dan trade financing

Negara anggota OKI merupakan growing trading partners bagi Indonesia. Dengan mengimplementasikan TPS-OIC, maka pemanfaatkan kerja sama perdagangan dapat dioptimalkan sehingga kapasitas dan daya saing Indonesia akan meningkat. Potensi pasar halal di Negara anggota OKI yang sangat besar juga memberikan peluang ekspor yang besar bagi perdagangan Indonesia.

 

***



[1] Bahrain, Bangladesh, Gambia, Iran, Yordania, Kuwait, Malaysia, Moroko, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Siria (keanggotaannya ditangguhkan pada 4th Extraordinary Summit of the OIC), Somalia, Turki, dan Uni Emirat Arab.