Visi dan Misi

 

Visi-Misi

DITJEN PPI DARI MASA KE MASA
Sebagai salah satu unit kerja yang menangani bidang Perundingan perdagangan internasional, dalam perjalanannya Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional telah mengalami beberapa kali pergantian nama yang secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut:

1962 – 1996
Seiring dengan kehadiran Departemen Perdagangan Republik Indonesia, pada periode ini institusi yang menangani hubungan Perundingan internasional adalah Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri yang merupakan salah satu Direktorat dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Tupoksi dari Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri antara lain yaitu menyelenggarakan hubungan kerja sama internasional antara Indonesia dengan negara – negara mitra dagang, lembaga perdagangan internasional baik di tingkat regional (ASEAN, APEC), di tingkat multilateral (GATT/WTO, UNCTAD, QIC/OKI, ESCAP, UNIDO) demikian pula dengan beberapa asosiasi komoditi pada tataran internasional seperti, International Pepper Community (IPC), Asia Pacific Coconut Community (APCC), Association of Natural Rubber Producing Countries (ANPRC), International Textile and Clothing Bureau (ITCB).

1996 – 1997
Sebagai konsekuensi penggabungan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Keppres nomor 388/M tahun 1995 tanggal 6 Desember 1995) maka melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 92/MPP/Kep/4/1996, Direktorat Hubungan Perdagangan Luar Negeri dipecah menjadi dua direktorat yaitu Direktorat Hubungan Perdagangan Bilateral dan Direktorat Hubungan perdagangan Multilateral dan Regional. Pemekaran menjadi dua direktorat ini sebagai konsekuensi dari perkembangan di era globalisasi di mana Indonesia harus ikut dalam berbagai perundingan di kancah internasional baik di forum bilateral maupun regional dan multilateral.

1997 – 2001
Perkembangan kerja sama di bidang perdagangan internasional terus mengalami perubahan yang pesat, diikuti dengan perkembangan lingkungan strategis pasca perang dingin yang ditandai dengan pertarungan ideologi (politik internasional) ke arah simbiosis ekonomi politik (perdagangan internasional). Hal ini menuntut Indonesia untuk turut serta berperan aktif pada fora internasional (bilateral, regional, dan multilateral), maka melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 444/MPP/Kep/9/1998 maka dibentuk Direktorat Jenderal Kerja sama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional (Ditjen KLIPI) yang terdiri dari 4 Direktorat yaitu Direktorat Kerja sama Bilateral I, Direktorat Kerja sama Bilateral II, Direktorat Kerja sama Regional, Direktorat Kerja sama Multilateral, dan 1 Sekretariat.

2001 – 2004
Melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 86/M/Kep/3/2001 Direktorat Jenderal Kerja sama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional (Ditjen KLIPI) mengalami pergantian nama menjadi Direktorat Jenderal Kerja sama Industri dan Perdagangan Internasional (Ditjen KIPI). Dalam struktur organisasi Ditjen KIPI terdiri dari 5 Direktorat yaitu Direktorat Kerja sama Bilateral I, Direktorat Kerja sama Bilateral II, Direktorat Kerja sama Regional, Direktorat kerja sama Multilateral, dan Direktorat Pengamanan Perdagangan, serta satu Sekretariat.

2004 – 2005
Kebijakan pemerintah dalam kabinet Indonesia Bersatu telah memisahkan kembali Departemen Perindustrian dan Perdagangan menjadi Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 187/M tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 yang selanjutnya keberadaan Direktorat Jenderal Kerja sama Industri dan Perdagangan Internasional berada di bawah Departemen Perdagangan.

2005 – 2015
Berkaitan dengan kebijakan pemerintah tersebut di atas, melalui Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2005 terjadi pergantian nama Direktorat Jenderal Kerja sama Industri dan Perdagangan Internasional menjadi Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional.

2015 – Sekarang
Sehubungan dengan telah disahkannya Permendag No.8 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan terjadi perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional menjadi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional.