Tentang Kami

PROFIL DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

Menjawab tantangan globalisasi sekaligus mewujudkan pencapaian perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri, pada tahun 2010 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia membentuk Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Ditjen SPK). Dan pada tahun 2015 Ditjen SPK resmi berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan, diperinci lewat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Ditjen PKTN muncul dengan visi yang selaras dengan visi Presiden Rebulik Indonesia yakni:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dan misi mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum; mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; mewujudkan bangsa yang berdaya saing; mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Seperti dirumuskan dalam Perpres tersebut, Ditjen PKTN memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan.

Dalam pelaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;

4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan peran, tugas beserta fungsinya, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ditunjang oleh satu unit pendukung dan lima unit pelaksana teknis, yaitu:

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
  2. Direktorat Pemberdayaan Konsumen;
  3. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
  4. Direktorat Metrologi;
  5. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
  6. Direktorat tertib Niaga.